Di Jakarta, RT Digaji 750 Ribu, RW 1,25 Juta!

SEMALAM saya dapat undangan dari beberapa ‘warga kampung’ di kompleks kos-kosan saya di Kali Pasir Cikini-Jakarta Pusat. “Undangan serius” kata kawan saya, yakni ikut menyaksikan proses pemilihan ketua Rukun Warga (RW) di seputaran kompleks.  Kawan itu menyebutnya serius, karena pemilihan RW bahkan RT di Jakarta adalah sebuah ‘tradisi berpolitik’ yang nuansanya hampir serupa dengan Pilkada-pilkada, meski konteksnya dalam skala kecil. Saya mengasumsikan seperti itu, karena ternyata sang kandidat juga berusaha memperbaiki citra, dan menebar janji pada warga setempat. Tentu dalam hal pelayanan.

Saat pemilihan ketua RT 009 di kompleks pekan lalu, sempat tercengang karena gang menuju rumah tertutup sementara. “Maaf, ada pemilihan RT pak!” saya membeo dan mencari jalan alternatif ke rumah kos. Tetapi pikiran tetap bertanya-tanya, sebegitu hebohkah warga Jakarta dengan pemilihan kelas RT/RW ini? Ada apa dibalik posisi itu? Apa ada status sosial baru yang diperoleh? Saya berusaha mencari jawaban, sebab di daerah-daerah, jabatan RT/RW bukanlah sesuatu yang diperebutkan, bahkan ditawari sekalipun banyak yang menolaknya. “cari pusing!” katanya.

Semalam pula saya sempat diskusi dengan Bang Edy, bergelar sarjana ekonomi, kader sebuah Parpol, kemampuan komunikasinya sangat baik dan tampak berwibawa. Beliau juga seorang ketua RT disekitar kompleks, dan banyak berdiskusi tentang rencana pemilihan Ketua RW malam ini, termasuk membahas siapa figur Ketua RW yang layak dipilih. Saya pun menyela “serius amat Bang!”. Bang Edy menjawab, “Ini Jakarta Bung!”.

Usut punya usut, bang Edy menjelaskan jika jabatan ketua RT dan RW di Jakarta banyak diminati karena punya tunjangan yang cukup bisa membantu ekonomi mereka. Saat pemerintahan Jokowi-Ahok ini, kesejahteraan mereka ditambah. RT memperoleh Rp 750 ribu setiap bulannya, dan seorang ketua RW  memperoleh Rp. 1,25 juta perbulan. Sangat lumayan!  Sebelumnya ketika pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo, RW dapat jatah 900-ribuan, sementara RT memperoleh Rp. 600-an.

Mendengar ‘honor gede’ itu, saya lantas memberanikan diri bicara dalam forum kecil itu dan menyatakan bersedia dipilih untuk menjadi ketua RW mereka. Tetapi seorang warga protes. “Bang Maaf, Abang tidak bisa dipilih, sebab KTP abang bukan KTP Jakarta!”

Saya  terdiam sejenak dan membenarkan opini mereka, sebab tentu yang bisa mengurus mereka adalah penduduk menetap di kompleks itu, meski saya sendiri terbilang 3 tahun tinggal disana. Lantas saya mencoba mengajukan Bang Edy sebagai kandidat ketua RW. Tetapi Bang Edy menolak halus. “Maaf Bang, masa jabatan ketua RT itu 3 tahun, dan saya belum merampungkannya, saya menghargai etika pemerintahan yang ada. Nantilah setelah posisi Ketua RT ini habis masa baktinya”.

(Duh! Seriusnya orang Jakarta soal posisi sosial).

Jakarta Ba’da Azhar, 3 Juni 2013