Gubernur Jakarta saat ini Joko Widodo (Jokowi) benar-benar menjadi idola publik, jika ada yang memperotes kebijakan Jokowi sama dengan menggali kuburan sendiri, benar-benar ‘media darling’ dan dibanggakan banyak orang. Maka tak heran sejumlah hasil survey menohok nama Jokowi sebagai calon presiden paling diminati, bahkan popularitasnya melewati nama Prabowo Subianto, tokoh yang ngotot mengantar Jokowi di ibukota. Wah!
Pertanyaannya mengapa Jokowi amat disukai? Bukankah di Jakarta sendiri belum memperlihatkan hasil kinerjanya yang baru beberapa bulan itu? Bicara program juga begitu, yang dikerjakan hari ini sebenarnya ‘keberlanjutan’ dari program-program Gubernur sebelumnya. Bukankah juga jika ada banjir di Jakarta, gubernur-gubernur sebelumnya juga turun kelapangan? Bukankah juga gubernur-gubernur sebelumnya begitu rajin diikuti media? Lalu apa pembedanya? Menarik mendekati fenomena ini pada sisi marketing komunikasi.
Kajian ‘iklan politik’ yang diungkap Firmanza (2009) penting menjadi rujukan dalam melihat fenomena ’like’ Jokowi, bahwa yang menjadi faktor dalam sebuah iklan politik yakni pertama; Diferensiasi, hanya iklan politik yang berbeda yang dapat terekam dalam memori publik. Iklan politik harus berbeda karena dengan berbeda, publik bisa memosisikan diri secara jelas dibandingkan dengan para pesaing. Hal ini untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi iklan publik.
Kedua, Iklan politik harus dikemas secara menarik, bahkan kalau memungkinkan ditempuh srategi lain melalui penciptaan isi materi yang menjadi provokatif dan menciptakan polemik di masyarakat. Iklan inilah yang akan mendapatkan atusiasme publik melalui pendapatnya di pemberitaan yang luas dikalangan media massa.
Ketiga, Menyentuh hati masyarakat. Bagaimanapun berpolitik adalah memperebutkan dukungan emosional masyarakat luas. dengan topik dan tema yang harus diangkat juga sesuai dengan kondisi kesulitan dan persoalan masyarakat ditataran praktis.
Lalu pertanyaannya, apakah memang Jokowi menerapkan konsep-konsep ‘iklan politik’ ala Firmanza itu secara nyata? Jokowi tentu bisa berkata pada media, “saya ya saya, bukan siapa-siapa”, sama seperti Jokowi berstatemen pada media jika dirinya disukai sebagai Capres, karena dirinya tidak ganteng. Ini juga dapat diartikan jika Jokowi bukanlah pengikut teori berpolitik dan berkomunikasi manapun, ia hanya tampil dengan gaya dan caranya sendiri. Hal ini ditunjang karena follow up media yang selalu bersama dalam pikiran, ucapan dan tindak-tanduk Jokowi sebagai sosok fenomenal. Sosok yang selalu dimediasi dan terkadang membuat media lebih kreatif untuk membuat framing baru tentang tokoh tersebut.
Meski Jokowi tampil ala dirinya sendiri, tetapi hubungan antara kajian Firmanza dengan ‘gaya Jokowi’ sesuatu yang tidak berpisah. Jokowi telah tampil berbeda, mampu menaikkan emosional audiensnya, dan sangat atraktif dalam melakukan program yang ingin ia jalankan. Simbol-simbol sebagai sosok sederhana, pekerja, dan culun tapi jujur menjadi ciri khas Jokowi merebut simpati publik Indonesia. Ini berarti Jokowi sukses menjalankan pencitraan dirinya, meski ia sendiri tak sadar dengan upaya pencitraan itu. Ini yang paling banyak disuka orang Indonesia dalam kegamangan berpolitiknya. Suka yang tidak dibuat-buat, tampil apa adanya dan urusan hasil menjadi belakangan. Ini dalam pandangan Pharr bisa disebut sebagai ‘trickters’ (penipu).
Pharr memandang media sebagai penipu, sebuah kosa kata yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, penipu merupakan partisipan aktif dalam proses politik. Dampak utama dari peran penipu sebagai pembangun komunitas. Label penipu kemudian berubah menjadi kosa kata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang penuh dengan kebaikan (Pharr, 1996:24-36).
Secara sederhana, menyoal mengapa Jokowi begitu banyak disukai orang? Jawabannya tentu sederhana pula, yakni; publik Indonesia tak lagi menyukai pencitraan berpolitik dengan baleho-baleho yang berisi gambar tokoh dibuat segagah mungkin, putih bersih dan sangat rapi, dengan fasilitas Photoshop atau Corel. Padahal umunya tokoh sebenarnya itu ‘berkulit gelap, berjerawat dan awut-awutan’. Ini memang tak salah, sebab panggung depan (front stage) arena politik haruslah se-ideal mungkin. Tetapi jika menipu khalayak dengan tidak adanya kertersesuaian dengan panggung belakang (back stage) tokoh itu, maka dipastikan akan banyak mengalami hambatan-hambatan komunikasi. Apalagi jika tokoh atau aktornya sudah diketahui publik secara meluas.
Penulis amat meyakini, jika pada Pilkada Jakarta berikutnya Jokowi tak lagi menggunakan baliho politik untuk mencitrakan dirinya. Bahkan ada kecenderungan, jika publik Indonesia telah tahu cara berpolitik ‘yang benar’ dan paling unik. Publik juga sudah tidak suka lagi sama politisi ganteng!.... wah...
Selamat ya bagi yang tidak ganteng!! Ini mungkin era Anda...
Pertanyaannya mengapa Jokowi amat disukai? Bukankah di Jakarta sendiri belum memperlihatkan hasil kinerjanya yang baru beberapa bulan itu? Bicara program juga begitu, yang dikerjakan hari ini sebenarnya ‘keberlanjutan’ dari program-program Gubernur sebelumnya. Bukankah juga jika ada banjir di Jakarta, gubernur-gubernur sebelumnya juga turun kelapangan? Bukankah juga gubernur-gubernur sebelumnya begitu rajin diikuti media? Lalu apa pembedanya? Menarik mendekati fenomena ini pada sisi marketing komunikasi.
Kajian ‘iklan politik’ yang diungkap Firmanza (2009) penting menjadi rujukan dalam melihat fenomena ’like’ Jokowi, bahwa yang menjadi faktor dalam sebuah iklan politik yakni pertama; Diferensiasi, hanya iklan politik yang berbeda yang dapat terekam dalam memori publik. Iklan politik harus berbeda karena dengan berbeda, publik bisa memosisikan diri secara jelas dibandingkan dengan para pesaing. Hal ini untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi iklan publik.
Kedua, Iklan politik harus dikemas secara menarik, bahkan kalau memungkinkan ditempuh srategi lain melalui penciptaan isi materi yang menjadi provokatif dan menciptakan polemik di masyarakat. Iklan inilah yang akan mendapatkan atusiasme publik melalui pendapatnya di pemberitaan yang luas dikalangan media massa.
Ketiga, Menyentuh hati masyarakat. Bagaimanapun berpolitik adalah memperebutkan dukungan emosional masyarakat luas. dengan topik dan tema yang harus diangkat juga sesuai dengan kondisi kesulitan dan persoalan masyarakat ditataran praktis.
Lalu pertanyaannya, apakah memang Jokowi menerapkan konsep-konsep ‘iklan politik’ ala Firmanza itu secara nyata? Jokowi tentu bisa berkata pada media, “saya ya saya, bukan siapa-siapa”, sama seperti Jokowi berstatemen pada media jika dirinya disukai sebagai Capres, karena dirinya tidak ganteng. Ini juga dapat diartikan jika Jokowi bukanlah pengikut teori berpolitik dan berkomunikasi manapun, ia hanya tampil dengan gaya dan caranya sendiri. Hal ini ditunjang karena follow up media yang selalu bersama dalam pikiran, ucapan dan tindak-tanduk Jokowi sebagai sosok fenomenal. Sosok yang selalu dimediasi dan terkadang membuat media lebih kreatif untuk membuat framing baru tentang tokoh tersebut.
Meski Jokowi tampil ala dirinya sendiri, tetapi hubungan antara kajian Firmanza dengan ‘gaya Jokowi’ sesuatu yang tidak berpisah. Jokowi telah tampil berbeda, mampu menaikkan emosional audiensnya, dan sangat atraktif dalam melakukan program yang ingin ia jalankan. Simbol-simbol sebagai sosok sederhana, pekerja, dan culun tapi jujur menjadi ciri khas Jokowi merebut simpati publik Indonesia. Ini berarti Jokowi sukses menjalankan pencitraan dirinya, meski ia sendiri tak sadar dengan upaya pencitraan itu. Ini yang paling banyak disuka orang Indonesia dalam kegamangan berpolitiknya. Suka yang tidak dibuat-buat, tampil apa adanya dan urusan hasil menjadi belakangan. Ini dalam pandangan Pharr bisa disebut sebagai ‘trickters’ (penipu).
Pharr memandang media sebagai penipu, sebuah kosa kata yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, penipu merupakan partisipan aktif dalam proses politik. Dampak utama dari peran penipu sebagai pembangun komunitas. Label penipu kemudian berubah menjadi kosa kata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang penuh dengan kebaikan (Pharr, 1996:24-36).
Secara sederhana, menyoal mengapa Jokowi begitu banyak disukai orang? Jawabannya tentu sederhana pula, yakni; publik Indonesia tak lagi menyukai pencitraan berpolitik dengan baleho-baleho yang berisi gambar tokoh dibuat segagah mungkin, putih bersih dan sangat rapi, dengan fasilitas Photoshop atau Corel. Padahal umunya tokoh sebenarnya itu ‘berkulit gelap, berjerawat dan awut-awutan’. Ini memang tak salah, sebab panggung depan (front stage) arena politik haruslah se-ideal mungkin. Tetapi jika menipu khalayak dengan tidak adanya kertersesuaian dengan panggung belakang (back stage) tokoh itu, maka dipastikan akan banyak mengalami hambatan-hambatan komunikasi. Apalagi jika tokoh atau aktornya sudah diketahui publik secara meluas.
Penulis amat meyakini, jika pada Pilkada Jakarta berikutnya Jokowi tak lagi menggunakan baliho politik untuk mencitrakan dirinya. Bahkan ada kecenderungan, jika publik Indonesia telah tahu cara berpolitik ‘yang benar’ dan paling unik. Publik juga sudah tidak suka lagi sama politisi ganteng!.... wah...
Selamat ya bagi yang tidak ganteng!! Ini mungkin era Anda...
