Selamat datang d Blog pribadi Hamzah Palalloi.....Silahkan memberi komentar di bacaan Anda..

Hado Hasina (yang) Visioner

Yamin Indas, wartawan senior Harian Kompas pernah menulis sosok Dr. Ir. H. Hado Hasina, MT di blognya dan menggelarinya sebagai pejabat Sulawesi Tenggara yang kreatif. (Baca di sini). Boleh jadi karena kreatifitas itu menjadikannya menapaki karier begitu cepat. Sebab di awal tahun 2003, ia masih tercatat sebagai Direktur Perencanaan di Kapet Bukari – Kawasan pngembangan Ekonomi Terpadu – Buton – Kolaka – Kendari, sebuah organisasi pengembangan kawasan di Sultra.

Empat belas tahun kemudian, tepatnya di hari Rabu Pagi – 31 Januari 2018, Hado Hasina dipercaya negara sebagai pejabat Walikota Baubau mengisi lowongan jabatan setelah masa bakti kepemimpinan Dr.AS.Tamrin, MH – Hj. Wd. Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si yang berakhir di periode 2013-2018.

Yamin menggelari Hado Hasina sebagai pejabat yang kreatif, karena upaya dan keterlibatan langsungnya membantu percepatan sejumlah pembangunan lapangan terbang di Sulawesi Tenggara, Bandara Matahora di Wakatobi dan Tanggetada di Kolaka. Intinya Hado terlibat langsung dalam agar izin membangun kedua Bandara dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Itu karena posisinya sebagai Kadis perhubungan Pemprop Sultra.

Tak hanya itu Hado selalu dilibatkan dalam sejumlah program pengembangan visi pembangunan di Sulawesi Tenggara, dari zaman Gubernur Ali Mazi, hingga dua periode kepemimpinan Gubernur H. Nur Alam. Ia benar-benar bersinar sebagai sosok konseptor-praktisi-sekaligus pejabat yang akademis.

Disebut akademis, sebab lulusan magister ITB yang dikenal dengan kajian ‘Evaluation of Butonite Mastic Wearing Course Mixture’ ini tak lelah pula memburu gelar akademiknya kendati disibukkan dengan berbagai rutinitasnya. Paling tidak, 27 September 2016 ia juga dinobatkan sebagai Doktor di bidang manajemen perencanaan di Universitas Negeri Jakarta, dan lulus dengan predikat cumlaude.

Banyak sematan selalu melekat di dalam diri pria Kaledupa kelahiran tahun 1963 ini, ketika seseorang berdiskusi dengannya. Gaya berbicaranya selalu bersemangat, terstruktur, dan humanis. Ia juga berani beradu argumen dengan siapa saja. Itu yang membuat Hado dikenal banyak orang sebagai pejabat cerdas, namun mampu menjadi pendengar yang baik.

Sayang, jabatannya sebagai walikota di Baubau hanya berbilang bulan, sebab diangkat di posisi itu untuk mensukseskan penyelenggaran Pilkada Baubau yang dihelat tahun ini dan puncaknya 27 Juni 2018.

Terkait dengan situasi politis ini, Hado sesaat usai dilantik menyatakan dirinya akan tetap profesional dan berusaha menjaga profesional ASN. Memang soal politik, Hado dikenal kurang piawai, bahkan namanya meredup di sisi ini. Paling tidak beberapa helatan politik, ia sama sekali enggan menyibukkan diri di politik. “Bukan passion saya di politik, saya ingin menjadi seorang profesional pada tugas yang dibebankan,” ungkapnya dalam beberapa kesempatan.

Memang teramat berlebihan, jika memberi klaim pada sosoknya sebagai seorang yang visioner, apalagi di Kota Baubau belum diketahui apa yang hendak dilakukannya dalam kurin waktu kepemimpinan yang teramat singkat. Tetapi paling tidak, banyak yang berharap Hado Hasina bisa menelorkan buah-buah pikiran briliannya.

Selamat Datang di Kota Baubau!

Superman (memang) Harus Mati?

AMAT beruntung bisa menjadi salah seorang yang pertama menikmati film Superman Vs Batman, itu pun di Makassar beberapa pekan lalu ketika pertama kali film ini di rilis 23 Maret dua tahun lalu. Toh, jika ada yang berkomentar ‘macam-macam’ soal film ini, saya hanya senyum simpul saja; sebab banyak cara orang mengapresiasi dan menarik makna dari apa yang ditontonnya, dan dijadikannya sebagai sebuah pengetahuan. 

Cara berpikir seperti ini disebut sebagai ‘paradigma konstruktivisme’; yakni cara berpikir dimana seseorang mengolah informasi yang ditangkapnya dari dunia luarnya, kemudian dikeluarkan lagi sebagai sebuah pengetahuan baru. Hehehe..ini sih belajar konstruksi teori pengetahuan…

Kita tinggalkan itu!. Saya hanya ingin fokus pada kritik di jalan cerita film pertemuan dua superhero ini, yang sebelumnya di promo besar-besaran pihak distributornya, Warner Bros Pictures. Sebenarnya (bagi saya) tidak terlalu istimewa untuk ditonton, terkecuali bagi para peresensi film, atau para penghayal yang suka menarik makna dari alur-alur cerita film ini. Saya sendiri, hanya mengagumi effek sound-nya saja, yang kerap mengagetkan jantung, khususnya dalam frame-frame menegangkan. Selebihnya hanya persoalan kekaguman pada teknologi film ini, yang memang produser-produser Indonesia masih sulit menjangkaunya.

Yang pasti di ujung cerita, Superman digambarkan wafat, meski kemudian frame akhir memperlihatkan peti mayat Superman bergerak-gerak, yang membawa pesan jika sebenarnya superhero ini belum wafat. “Mungkin mati suri saja ya Om”, kata ponakan saya. Tetapi itulah cara sang produser, untuk menyimpan pesan jika sebenarnya film ini akan berkelanjutan, dan terus merogok kocek Anda untuk terus menontonnya, jika kelanjutan episode film ini datang lagi. Dalam teori politik ekonomi media-nya Vincent Mosco, ini yang disebut sebagai “spasialisasi”, atau cara mengatasi jarak dan waktu agar media bisa tetap bertahan.
Pelajaran penting dari film ini, selain makna-makna ilmu media di atas, bahwa film ini adalah film Amerika, yang kemudian dijadikan arena oleh bangsa Amerika mempertahankan hegomoninya sebagai negara adidaya. Bayangkan karakter “jahat” seperti Lex Luthor yang diperankan Jesse Eisenberg, digambarkan bukanlah orang Amerika, tetapi seorang ilmuan Yahudi Jermani, yang menyalahgunakan keilmuwannya, dengan menciptakan mahluk jahat bernama Domsday. Demikian pula beberapa karakter jahat lainnya, yang menyebut nama seorang Russia, dan seorang Muslim asal Afrika, ketika awal cerita film ini. Seolah-olah Amerika tetaplah sebagai bangsa yang akan melindungi manusia di muka bumi ini. Sebagaimana dulu orang-orang Eropa yang hijrah ke benua ini dengan menyebut “American is hope”. Ini konsep pemahaman ideologi Amerika yang menyalurkan “kebaikan” bangsanya ke seluruh dunia melalui media bernama film.

Ada tiga karakter penting yang membuncah perasaan penonton di sini, masing-masing Batman yang diperankan Ben Affect, Superman oleh Harry Cavill dan Wonder Women yang muncul di akhir cerita diperankan oleh Gal Gadot. Semuanya adalah tokoh-tokoh hero. Amerika. Tetapi penonton “dikibuli” dengan mematikan Superman di akhir cerita. Sederhana memaknainya. Superman bukanlah mahluk Bumi, ia dari planet lain. Sementara Batman adalah manusia bumi dengan mengandalkan teknologi buminya pula. Artinya; manusia tetaplah terhebat di antara mahluk lainnya di Galaksi Angkasa Raya. Dan manusia terhebat itu adalah orang Amerika..heheheh.

Cerita ini, seolah-olah menggiring pikiran ke arah yang sempit, bahwa sehebat apapun “orang lain”, yang terhebat itu tetaplah orang sendiri. Ada konsep pribumi dan non pribumi di sini. Sama seperti ketika membahas pilkada-pilkada, yang penuh dengan politik-politik identitas. Perlawanan orang lokal pada pendatang, pribumi kepada non pribumi. Rasanya ingin menghubung-hubungkan film ini dengan banyak helatan Pilkada di Indonesia, dari keoknya Ahok di DKI, hingga keberanian PDIP menempatkan kader-kadernya di daerah ‘lain’ seperti Jarot Saiful Hidayat, mantan wagub dan Gubernur DKI yang kini ‘dititp’ di Sumatera Utara, ‘Mbak Puti’ Guntur Sukarno Putri di Jawa Timur, padahal selama ini ia bermain di Jawa Barat.

Saya tak tahu. Apakah benar ada hubungan jalan cerita dengan film ini, sy menghubungkan-hubungkan saja dan sekadar menyontek makna film ini, bahwa manusia bumi jauh lebih hebat dari manusia planet lain..hehehe…
Jadi tak perlu penasaran berlebihan dengan kehadiran film ini, terkecuali hanya sekedar hiburan semata yang akan memanjakan mata dan mengagetkan jantung Anda. Toh ini cara Amerika merebut duit dari kurungan dompet kulit Anda. Di dini politik ekonomi media terus menginspirasi banyak orang media untuk terus hidup, dan membumbui pikiran Anda juga dompet Anda. Maaf, saya bukan peresensi film. Jangan sensi!
---------------------
Menonton film lawas

Bentangan Kehidupan Sederhana Hamzah Palalloi

Dr. Hamzah, S.H., M.I.Kom, begitu nama lengkap dan gelar akademik yang disandang pria yang akrab disapa Hamzah Palalloi –khas Bugis karena sematan ‘Palalloi’, nama kecil almarhum ayahanda yang sengaja ia lekatkan sebagai pembeda dari nama privat pada umumnya.

Memperoleh gelar doktor di bidang ilmu komunikasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di 27 November 2016 silam di usianya yang ke 43 tahun, dan master ilmu komunikasi di Universitas Mercubuana Jakarta tahun 2012, buah hayalan dan mimpi panjang dari kehidupan sederhana yang ia jalani sejak kecil.

Paling tidak, lelaki kelahiran Pinrang (Sulawesi Selatan), 14 Juli 1973 terlahir dari ayah pekerja serabutan dan ibunda yang fokus mengurus rumah tangga, adalah residu cerita bila kesederhanaan bukanlah titik akhir menggapai mimpi di dunia pendidikan.

“Hanya rasa syukur dan keseriusan menggapai mimpi yang bisa menjawab takdir Tuhan pada manusia,” ujar pria yang menamatkan pendidikan Sarjana Hukumnya di Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau pada usia yang tak lagi belia, 35 tahun – atau tepatnya di tahun 2008. “itu berarti, sekolah tak punya batas usia,” imbuhnya.

Menapaki jengkal-jengkal kehidupannya sungguh hanya jalan cerita yang tak lazim dilukiskan sebagai romantika mengagumkan, terkecuali menikmati masa kecil di Pangkep-Sulawesi Selatan, kemudian mengikuti orangtuanya ke Kolaka-Sulawesi Tenggara di tahun 1991 hingga menamatkan SMA di sana. Tak banyak cerita indah, terkecuali bekerja sebagai ‘asisten kuli bangunan’ bersama ayahnya yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dinikmatinya hingga ia menamatkan pendidikan di SMA.

Di usia remajanya tak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ia hanya bekerja sebagai sukarelawan di SMP Negeri Toari, dan terkadang menjadi staf ‘tidak tetap’ di kantor kecamatan Watubangga – Kolaka. Pilihan yang harus ia rengkuh di tengah keterbatasan, apalagi wilayah itu di masanya adalah kawasan pemukiman transmigrasi yang teentu minim sumber daya manusia.

“Tetapi itu pengalaman paling berharga yang pernah saya jalani, karena menjadi bekal menapaki hidup selanjutnya, bahkan sempat berkirim surat ke Presiden Soeharto di masa sebagai honorer untuk diangkat sebagai PNS, dijawab oleh Sekneg saat itu, tapi belum mujur,” ujar organisatoris dan juga dikenal sebagai seorang khaligrafer itu.

- Bekal Wartawan dan Menjadi PNS

Entah dari mana cerita ini bermula, di tahun 1995 ia berkenalan dengan seorang bernama Azhari, alumni STPDN Jatinangor (kini bernama lengkap Dr. Azhari, MA, Rektor Universitas 19 November Kolaka, sebuah kampus negeri di wilayah itu) yang kemudian mengajaknya bergabung menjadi seorang jurnalis pada surat kabar terbitan Makassar, “Sulawesi Pos” nama koran itu – milik rekan Azhari.

Perkenalannya dengan dunia media massa, memberi pengaruh kuat dalam diri Hamzah Palalloi. Beberapa media terbitan lokal mempercayakannya sebagai redaktur, bahkan menjadi pemimpin redaksi. Sayangnya media yang diikutinya terbilang kurang profesional, sebelum akhirnya ia diterima bekerja di surat kabar terbesar Sulawesi Tenggara sebagai wartawan Kendari Pos di tahun 1998.

Profesi ini dijalaninya hingga di tahun 2004, sampai ‘bekerja ganda’ sejak terpilih menjadi anggota Panwaslu Kota Baubau – Sulawesi Tenggara di Pemilu 2004. Tatkala ditugaskan sebagai koresponden di kota kecil itu di Pulau Buton di tahun 2000, ia menemukan pasangan hidupnya di sana dan menikah di tahun 2001.

Jadilah ia penduduk Kota Baubau dan menetap di sana. Dari wartawan, ia kemudian lulus PNS di tahun 2006 di kota itu. Sembari bekerja ia juga fokus menyelesaikan pendidikan sarjananya. Kota Baubau, benar-benar menjadi kota yang banyak menorehkan cerita kehidupannya.

Ke Jakarta dan jadi dosen di Kampus-kampus Ternama
 
Di sekitar tahun 2002 di Baubau, seorang ahli fengshui beretnis Cina bernama Hartono, iseng pernah meramalnya, saat itu ia ditemani Pak Amirul Tamim. Hartono bertutur kelak suatu hari Hamzah akan bekerja sebagai Pegawai Negeri, bahkan akan hidup lama di Jakarta dan akan terlibat banyak dalam kegiatan-kegiatan sosial.

 “Saya berpikir, ramalan itu tak mungkin terjadi, sebab mau menjadi PNS sudah nyaman dengan profesi wartawannya, apalagi akan mentap di Jakarta, urusan apa di sana, apalagi saya hanya tamatan SMA?” tanya dia kepada Pak Amirul, yang dijawabnya jika ia menjadi walikota tak ada yang rumit jika punya niat dan cita-cita.

Beberapa tahun kemudian kenyataan berbicara lain, di tahun 2010 mimpi menetap di ibukota negara menjadi nyata, setelah mendapatkan tugas belajar ke S-2 di sana, yang kemudian dijalaninya hingga menyelesaikan pendidikan diktoral (S-3). Taburan-taburan mimpi benar-benar dituai. Bahkan sembari kuliah, ia juga ‘sambilan’ sebagai dosen ilmu komunikasi di beberapa kampus-kampus swasta ternama di Jakarta.

Tercatat kampus-kampus tempat ia mengajar di level S1 dan S2 , yakni di Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Persada Indonesia (UPI-YAI), dan Universitas Sahid Jakarta. Pengalaman yang benar-benar menempanya. “Bahkan   terlibat sebagai aktivis di organisasi massa berhaluan politik milik seorang calon Presiden RI, alhamdulillah (pengalaman) itu yang sangat hebat dalam diri saya, sebab bisa berkeliling Indonesia sebagai pembicara dan konsultan komunikasi “ ujar ayah dari 3 putra-putri itu.

Awal tahun 2017, setelah gelar doktor direngkuhnya, ia harus kembali ke daerahnya di Kota Baubau menjalani aktivitasnya sebagai PNS, dan memulai karir lagi sebagai kepala seksi pengolahan opini dan apirasi publik di dinas komunikasi dan informatika.

Rencana panjangnya, ia mengaku akan beralih menjadi dosen, agar ilmu pengetahuan yang diperolehnya bisa lebih bermanfaat. “mimpi saya sederhana, bisa berbagi, dan membahagiakan keluarga, itu saja. Mau jadi apa nantinya, itu takdir Allah,” pungkasnya. **
----------
- Catatan ini dibacakan dihadapan forum guru besar saat promosi sebagai doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid Jakarta, 27 November 2016.

Politik yang (selalu) Menjala Kebencian

Rasa-rasanya setiap tahun masyarakat dunia terjerembab dalam suasana kebencian, pemicunya politik pilih-memilih. Tak memandang apakah itu terjadi di negara ber-ideologi outoritarian – libertarian – Pancasilais, negara kaya atau miskin, sama saja, kebencian selalu hadir dan menebar seperti permainan yang membuai dan mengasyikkan.

Fenomena ini mentasbihkan jika politik (seolah) menjadi ruang kosong yang diisi oleh sifat buruk manusia dibalik topeng-topeng kecurangan sejenis akun palsu, berita hoaks, ujaran kebencian, dan sejenisnya. Situasi ini membangun kesadaran, bahwa manusia (memang) bukanlah mahluk sejenis malaikat yang ditakdir hidup apatis untuk menerima kebenaran belaka. Juga sebaliknya, tidak ditakdir apatis seperti Iblis untuk hidup dalam kemungkaran belaka.

Manusia penggabungan dua wujud mahluk – malaikat dan iblis, sebab ia memiliki kedua sifatnya. Karenanya banyak yang menyimpul, jika sebuah perhelatan politik pilih memilih yang penuh dengan intrik kebencian, berarti manusia telah mengubah dirinya dalam peran iblis yang hadir menjala kebencian di lautan luas bernama kekuasaan.

Pantas dan wajar saja jika kemudian lahir sekelompok orang mengharamkan dunia politik ini. Pantas pula pula mengapa kaum outoritarian, melahirkan pemimpin-pemimpinnya bukan dengan pilih-memilih, tetapi mengunakan metode putra mahkota, pewarisan kekuasan dan sejenisnya.

Outoritarianisme adalah sebuah ideologi yang percaya, jika pusat kebenaran itu ada di tangan pemimpin (raja), sebab pemimpin adalah perwakilan Tuhan, seperti dipraktekkan di negara-negara berhaluan religi, kerajaan, hingga komunis ortodoks.  Bahaya besar di ideologi otoritarian ini adalah lahirnya tirani, Korea Utara contohnya.

Outoritarian ini yang memaksa lahirnya libertarisme – ideologi yang berpendapat jika semua manusia adalah pusat kebenaran, karena manusia semuanya dianggap perwakilan Tuhan yang bisa menemukan jalan kebenarannya sendiri,. Bahaya terbesar di ideologi ini adalah logika kebebasan, - kebebasan manusia. Seperti diperankan negara-negara berhaluan demokrasi dewasa ini.

(Mungkin) ini yang membuat Marciavelli berteori, bahwa dari semua ideologi buruk itu, demokrasi sebaik-baiknya turunan ideologi. Ibarat kata, manusia memang tak diberi ruang mendapat ideologi baik, semuanya  buruk!. Itu berarti manusia memang didekatkan pada iblis.

Pantas pula jika ada yang berpikir untuk menjadi ‘golongan putih’. Peristilahan yang ontologisnya menggambarkan orang untuk tidak terjerembab dalam situasi pilih-memilih, titik. Bukan praktek passif dan pembangkangan terhadap suatu sistem.

Golongan Putih pada hakikatnya adalah sebuah ketulusan rasa, kecermatan, dan ketenangan jiwa manusia untuk tidak terjerembab dalam jala kebencian di ruang bingkai bernama politik. Namun zaman (seolah) telah menggerus makna, golongan ini dianggap sebagai bentuk sistem yang berdiri sendiri, terstruktur, dan dianggap sebagai sebuah perlawanan pada sistem. Bahkan mengkampanyekannya berarti bersiap berhadapan dengan logika hukum, seperti di Indonesia ini.

Tulisan ini tak hendak menyapih perdebatan, bahwa politik pilih memilih adalah ruang  pertentangan antara malaikat versus iblis, tidak pula di ruang bertuhan atau atheis. Sebaliknya membangun kesadaran bahwa politik yang diperankan manusia, sesungguhnya adalah “Peran sebenaranya”– bukan sandiwara, seperti ulasan teori Darmaturginya Erving Goffman, yang memperkenalkan bahwa manusia memiliki panggung belakang dan depan.

Jika saja  manusia di dunia ini menyepakati bila politik bukan sandiwara, maka manusia akan menghadirkan malaikat dalam dirinya. Ia pasti statis berpedoman pada kebenaran, dan kebenaran adalah pangkal kebahagiaan. Itu bukan hal yang mustahil, sebab potensi kebenaran itu dimiliki.

Lalu mengapa memilih menjala kebencian? Banyak hal; kebutuhan perut, logika bersumbu pendek, dan matinya nalar dalam diri manusia. Seperti kata King Martin Luter, “darkness cannot drive out darknes; only light can do that. Hate cannot darive out hate; only love can do that”. ------ kegelapan tak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat mengusirnya. Sama halnya dengan kebencian. Kebencian dibalas kebencian tak dapat mnghilangkan kebencian., hanya cinta yang dapat menghilangkannya. 

Tetapi saya hendak berkata, bila saya lebih memilih, sistem pemilihan kepala daerah secara politik cukup di DPRD masing-masing daerah.**

Era Perkotaan Humanisme

BARU sadar pada sebuah pertanyaaan, mengapa Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil- Walikota Bandung begitu fenomenal, begitu diagungkan, bahkan sempat ‘dipaksa-paksa’ menjadi calon Gubernur DKI Jakarta? tentu banyak jawaban pembeda yang bisa disematkan padanya. Jawaban yang berkisar pada siapa dirinya, dan apa saja yang dibuatnya di kota berjuluk ‘Paris van Java’ itu. 

Paling tidak persaksian mata di kota ini, mematahkan asumsi yang selalu meng-agung-kan kepala daerah yang getol membangun serupa dengan Kang Emil. Padahal tidak. Kang Emil tetaplah berbeda, pembangunan Kota Bandung jauh lebih memanusiakan warganya. Itu kenapa saya sebut ‘tidak serupa, berbeda’, bahkan sekalipun dengan keberhasilan Pak Ahok di Jakarta, juga kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Bicara fisik, Bandung mungkin tak seheboh daerah-daerah lainnya, bukan dengan bangunan megah, atau jalan beraspal puluhan kilometer. Sebab kota ini secara infrastrutur telah terbangun sejak era penjajahan silam, yang juga mewariskan heritage-heritage mengagumkan. Paling tidak kita bisa berkata Bandung terwariskan infrastruktur Eropa yang mengagumkan. Itu modal awal kota jelita ini.

Bandung memang kota macet, tetapi warganya selalu menebar senyuman, sebab di kemacetan mata selalu termanjakan dengan taman-taman jalan, pot-pot kembang yang sengaja digantung di pepohonan, plus wanita-wanita cantik yang ada di mana-mana. Toh jika berpapasan dengan preman sangar, tampangnya pun tak sesangar dengan preman-preman perkotaan yang berotot, berperangai kasar, dan kerap menyertakan umpatan. Teringat sinetron ‘preman insaf’ yang berlatar Kota Bandung itu. Ada kelucuan di sana, bahkan kebahagiaan. Bahagia menyusur setiap lekuk-lekuk Kota Bandung.

Kata ‘bahagia’ ini, memang menjadi indikator keberhasilan Kang Emil dalam memimpin. Sebutannya indeks kebahagian warga kota, yang ia ukur dari seberapa banyak warga keluar rumah di malam hari. Bukan apa-apa, tetapi menikmati keromantisan kotanya. Analoginya sederhana, warga yang berdiam dalam rumah di malam hari karena merasa tidak aman dan tak nyaman. 

Sepertinya konsep pembangunan Kang Emil seolah mendeskripsikan Kota Bandung sebagai adalah rumah besar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menyediakan apa saja bagi warganya, juga bagi mereka yang berkunjung. Pokoknya siang dan malam, situasinya sama saja. Sama-sama menyenangkan. 

Karenanya, tak mengherankan jika spot-spot kota ini selalu diselimuti pedestrian (trotoar) yang nyaman bagi pejalan kaki. Jika lelah, ada saja tempat nongkrong berupa kursi panjang yang disediakan di setiap jengkal radius meter pedestrian itu, plus spot-spot wifi internet yang tersebar di mana-mana, dengan taburan pot-pot bunga serta bola-bola beton yang menjadi hiasan sekaligus berfungsi sebagai pembatas jalur kendaraan, yang biasanya menggunakan trotoar sebagai areal parkir. Singkatnya, kehidupan Kota Bandung benar-benar memanusiakan warganya. Ini yang bisa disebut sebagai kota humanis, yang patut menjadi contoh bagi kota lainnya dalam menderukan pembangunan fisik perkotaan. 

Tak berlebihan jika tulisan ini menyematkan Kang Emil sebagai sosok pemimpin pembangunan perkotaan humanis. Sematan yang dilatarbelakangi oleh inovasi Kang Emil yang memanfaatkan kehidupan sejarah, dinamika warga, dan masa depan kota ini yang selalu menawarkan romantisme. Ia seakan sadar, bahwa sejarah telah menuliskan jika kota ini memang menyenangkan. Sebagaimana pesan seorang filsuf Belanda WA. Bouhower seabad siilam dengan mengatakan, “Bumi Parahyangan (Bandung) terlahir saat Tuhan sedang tersenyum”. Kalimat filosofis yang begitu bermakna.

Soal figur kepemimpinan, nama Kang Emil di mata warganya jauh lebih populer dibanding nama sebenarnya, Ridwan Kamil; dua penyebutan yang teramat berbeda, juga derajat berbeda. Kang Emil lebih merakyat, lebih merasuk ke relung-relung hati warganya. Makanya wajar jika sopir-sopir angkot dan akang-akang becak di sana, lebih suka menyebut nama ini ketimbang Ridwan Kamil. Mungkin ini ‘terapi’ yang dibuat Kang Emil agar ia mudah mempengaruh pikiran orang Bandung dalam mensukseskan apa saja yang ada di benaknya.

Tak ada salahnya kita belajar pada sosok ini!

Monianse Effect

Tulisan ini tak hendak menggiring opini untuk berpetakonflik pada salah satu kandidat wakil walikota di Bumi Wolio ini, khususnya pada pribadi La Ode Ahmad Monianse, tokoh muda, penggiat sosial enterprneurship, mantan anggota dewan, Dirut PDAM, hingga ketua umum di partai penguasa tataran lokal Kota Baubau. Ia juga sosok yang tak banyak mengumbar bicara.

Toh, jika Monianse adalah menjadi pilihan atau tidak, itu hak masing-masing orang. Semua harus dihormati tanpa perlu debat yang menohok urat syaraf. Sebagai pembelajar komunikasi politik, fenomena Ahmad Monianse baik menjadi kajian khusus di tingkat akademik, khususnya hubungan dan polarisasi “kekuatan orang” dengan “kekuatan organisasi politik” berbentuk partai.  Stressingnya di situ – pada pro kontra yang menggiringnya. Bukan dipilih atau tidak dipilih, agar tetap dalam koridor objektivisme politik.

Tatkala disandingkan dengan petahana, AS. Tamrin, dibanyak sisi Monianse diwacanakan lemah dukungan, dengan berkaca pada hasil Pemilu legislatif 2014 silam yang membenam namanya, padahal ia seorang ketua partai. Bahkan pragmatisme politik jelang Pilwali 2018 juga mengurung sosok aktivis sosial ini yang diwacanakan secara subjektif sebagai politisi yang ‘pas-pasan’ secara materil. 

Siapapun Monianse, ia teramat seksi dalam politik sekelas Pilwali, sekali lagi ini Pilwali,  bukan pemilu legislatif.  Ia memiliki kekuatan politik mumpuni secara struktural, terkecuali ia ‘dikudeta’ mendadak dalam posisinya sebagai ketua PDI-P jelang
Pilwali. Sebab bagaimanapun partai besutan Megawati Soekarno Putri ini amat ditakuti lawan-lawannya karena jejaring kekuasaan yang begitu mengakar secara nasional.

Di sudut ini, Monianse tentu tak bisa dipandang remeh, apalagi Baubau adalah “kota” yang tentu menjadi salah satu teropong  politik Senayan sepaket dengan Pilgub Sultra, di mana PDIP secara nasional memiliki ambisi merebut kuasa dari dominasi Partai Amanat Nasional (PAN) di Bumi Anoa ini di Pemilu 2019, sebab secara politik Sultra menjadi salah satu “aib politik” Moncong Putih. Singkatnya, hasil Pilkada di Sultra dan Baubau akan berbanding lurus dengan Pemilu 2019 nanti.

Andai saja, Monianse paten sebagai pasangan AS.Tamrin, dan paten sebagai ketua PDI-P Baubau,  maka segala “kekurangan” Monianse hanya terlihat hingga AS Tamrin mengakhiri masa jabatannya sebagai walikota  di bulan Pebruari 2018 nanti. Sebab, kekurangan itu muncul akibat dominasi AS Tamrin sebagai walikota yang dinilai memiliki basis pemilih tradisonal di beberapa kalangan.

Cara melihatnya secara objektif, yakni meletakkan AS. Tamrin sebagai kandidat walikota saja, sebagai ketua partai saja, bukan sebagai petahana, maka terlihat posisi AS.Tamrin dan Monianse, menjadi sejajar, tetapi secara struktural di politik nasional, Monianse tentu akan membaik, apalagi jika struktur-struktur itu akan bekerja maksimal. Di situ seksinya politik Monianse, ia bisa melahirkan banyak effek, bila saja terabaikan. 

Sekali lagi, catatan kecil ini tak hendak menggiring pilihan pada paket AS. Tamrin-Monianse, sebab kandidat pasangan lainnya tentu menawarkan visi-misi yang menjanjikan. Memilih adalah hak Anda yang dihormati regulasi. Sama dihormatinya, ketika AS. Tamrin memilih atau tidak Monianse sebagai pasangan politiknya d Pilwali.

Ini sekedar catatan kecil yang berharap menuai makna, bahwa menghitung-hitung politik, bukan menghitung angka-angka paten, semua dipertimbangkan secara matang. Politik pun tidak selalu membuai rupiah sebagai jalan utama, tetapi menawarkan orang sebagai alat uji coba. Apalagi, PDI-P memiliki kebiasaan ‘bermain’ di akhir-akhir pertandingan.

Kita tunggu saja, siapa pasangan paten Pak Tamrin yang didaftar di KPU, semua berpulang pada pilihan politiknya. Tuah dan resiko itulah seni dalam berpolitik, sebab kandidat lainnya pun telah menunggu dan bersorak untuk berkompetisi. Siapapun terpilih, berharap Baubau bisa lebih baik. Selamat malam.**

Kekaburan Ethos, Pathos, Logos

ZAMAN Soeharto berkuasa, elite-elite semacam Susi Pudjiastuti – menteri kelautan dan perikanan, juga Pak Ahok – Gubernur DKI Jakarta; (mungkin) tak selintas pun terdengar namanya dalam rekruitmen kepemimpinan bangsa ini; bukan soal kemapanan atau kemampuan personal; tetapi dua tokoh seperangai Susi dan Ahok, bisa jadi terpalang ‘azas’ bibit – bobot –bebet. Susi bertato, Ahok tempramental. Artinya ada sisi tak sempurna untuk menjadi seorang publik figur. Boleh jadi memenuhi unsur bibit dan bobot, tetapi bebetnya tidak, demikian pula bolak-baliknya. Begitu ketatnya.

Memang zaman berbeda, masalah berbeda, perangai elite berbeda, segmen-segmen kerusakan moral juga berbeda, dan Pak Harto terlupakan zaman. Tetapi meracik kepemimpinan, tak perlu malu belajar pada pengalaman, sebab jika khawatir tersesat di persimpangan jalan, maka jalan bijak yang di tempuh adalah kembali ke mula jalan, lalu bersiasat lagi.

Bibit – bobot – bebet yang ter-branding sebagai pola-pola Orde Baru, pada hakikat bukan produk zaman itu. Ia abstraksi filosofis 2500 tahun silam, ketika Socrates (469 SM - 399 SM) memaparkan konsep ‘aktor’ yang piawai berkomunikasi, yang disebutnya ethos, phatos, dan  logos. Berkomunikasi dalam konteks ini (bisa) dimaknai sebagai –bernegara-, atau cara melahirkan orang-orang hebat dalam bernegara.

Ethos bertalian dengan track record, catatan perilaku, suri tauladan – atau kredibilitas. Phatos bertalian dengan pergerakan-pergerakan emosi seseorang dari dalam jiwanya. Sementara logos bertalian dengan pengetahuan (logika). Sederhananya, kegaduhan berbhinneka yang belakangan terjadi dalam kehidupan berbangsa, karena bangsa ini kehilangan ethos – pathos – dan logos-nya. Sesuatu yang seharusnya tak terjadi jika ada kesadaran kembali ke mula jalan itu.

Mula jalan tak berarti kembali ke zaman Socrates, atau berpijak pada residu status quo kehebatan Orde Baru. Kita hanya belajar pada nilai filosofis keduanya. Mula jalan (bisa) berarti memijak pola rekruitmen aktor pada proses sebagaimana mestinya, sebab negara memiliki regulasi dan sistem yang baik untuk itu. Proses yang baik tak pernah melahirkan figur instan – yang bintang dua menjadi bintang empat – yang borjuis jadi gubernur.

Jika proses tak pernah membohongi hasil, maka tiliklah ethos, pathos, logos – sebab ia seperangkat proses dalam kitab-kitab moralitas aktor yang terpakai di belahan manapun di dunia ini, meski dengan nama dan ucapan yang berbeda. Tak perlu melontar sanggahan jika ketiga diksi itu hanyalah seperangkat teori yang dipergunakan dosen menjejaki otak-otak mahasiswanya.

Tahukah kita? tak mempercayai pemanfaatan teori pada hakikatnya menghilangkan nilai ketuhanan dalam segala aktivitas. Etimologi ‘teori’ berasal adalah kata theo yang berarti ketuhanan, dan ria - orios yang berarti perenungan. Paling tidak, mereka yang menolak argumen-argumen teori, dapatlah disebut sebagai penista nalar akademis.

Nalar  akademis adalah mula jalan bangsa ini terbangun, tatkala 66 orang tokoh bangsa yang tergabung dalam BPUPKI dengan semua label kebhinnekaannya merumuskan terbangunnya negara yang bernama Indonesia. semua berikhwal dari kekuatan ethos, phatos, dan logos, yang telah mengabur itu. ** (Hamzah Palalloi)